"Semua itu harus dibuka. Masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya. Jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya," ucap JK di Hotel Grand Sajid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
JK mengatakan, KPK memiliki sistem sendiri. Oleh sebab itu kebenaran harus diungkap oleh KPK. Komite etik dibentuk apabila memang diperlukan.
"Itukan KPK punya sistem sendiri. Punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana. Tapi kalau sudah begitu ya harus bekerja sesuai sistem. Kalau memang harus kode etik ya kode etik," papar JK.
Terkait munculnya anggapan bahwa Abraham Samad menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua KPK, JK menyerahkan segala penilaian kepada KPK.
"Nantilah itu akan dinilai mereka sendiri. Kalau memang mempergunakan kewenangan untuk kepentingan politik pasti salah, tidak boleh. Tetapi saya tidak jelas aturan KPK macam mana," ungkap JK.
JK mengaku tidak memahami duduk perkara yang sebenarnya terkait pertemuan antara Abraham Samad dengan petinggi PDIP. Namun, JK menegaskan penyalahgunaan wewenang tidak pantas dilakukan.
"Kalau mempergunakan KPK untuk kepentingan itu pasti tidak elok, tidak pantas. Saya tidak tahu persoalan yang benarnya. Biarkan nanti mereka buka sendiri," ucap JK.
Soal Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi sudah membantah adanya isu tersebut, JK enggan berkomentar.
"Ya tanya saja mereka," tutup JK.
